Lampung Timur (MHI) – Ribuan petani singkong dari berbagai daerah di Provinsi Lampung menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di Kantor Gubernur dan DPRD Provinsi Lampung, Senin (13/01/2025).
Aksi ini dipimpin langsung oleh Ketua Paguyuban Petani Singkong Lampung Timur, Maradoni, yang menuntut pemerintah segera menjalankan Surat Keputusan Bersama (SKB) terkait kebijakan harga dan perlindungan petani singkong.
“Kami membawa lebih dari 5.000 petani dari Lampung Timur saja. Ini belum termasuk massa dari kabupaten lain di seluruh Lampung,” ujar Maradoni.
Ia menegaskan, jika pemerintah tetap mengabaikan nasib petani singkong, aksi yang lebih besar akan digelar dengan jumlah massa yang jauh lebih banyak. “SKB ini harus dijalankan demi keadilan dan kesejahteraan petani,” tegasnya.
Maradoni juga menyoroti kurangnya tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dari industri tapioka yang selama ini menjadi mitra petani. Menurutnya, perusahaan perlu lebih aktif dalam mendukung kesejahteraan petani dengan kebijakan yang berpihak.
Sebelum aksi ini, telah ada kesepakatan harga pembelian ubi kayu minimal Rp1.400 per kilogram dengan rafaksi maksimal 15 persen dan umur panen minimal sembilan bulan. Namun, pengawasan terhadap implementasi kesepakatan tersebut dinilai masih lemah.
“Kami ingin kesepakatan ini dijalankan dengan baik dan ada pengawasan ketat. Jangan sampai petani kembali dirugikan,” tambah Maradoni.
Dalam aksi ini, sejumlah organisasi masyarakat, lembaga petani, serta tokoh masyarakat turut mendukung perjuangan para petani. Peto Sanjaya, koordinator aksi, menegaskan pentingnya dialog intensif antara pemerintah, pengusaha, dan petani demi menghindari konflik yang berkepanjangan.
“Kami butuh ketegasan dari pemerintah Provinsi Lampung untuk memastikan tidak ada pihak yang dirugikan,” ungkap Peto Sanjaya.
Para petani berharap tekanan dari aksi ini akan mendorong pemerintah segera merespons dan merealisasikan kebijakan pro-petani. Jika tuntutan mereka tetap tidak dipenuhi, aksi besar-besaran yang lebih masif akan menjadi langkah terakhir demi memperjuangkan hak mereka.
